Layanan ini merupakan sarana layanan on-line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Agung menjelaskan, kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Jiwasraya memang kompleks sehingga pendalaman terhadap mereka yang terlibat dalam kasus itu juga harus berhati-hati.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan facts pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing options in dealing with The existing economical problem confronted with the UN as impacted through the pandemic and the need to improve coordination among oversight organizations underneath the UN to boost accountability and governance.
”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.
"It's an honor as well as a privilege to engage in IDI's mission to create up and scale-up SAIs the get more info globe about. Ideally, I'll carry some number of the collective working experience of BPK in its job of coordination in just Indonesia, throughout ASEANSAI together with Global Local community in the INTOSAI along with the United Nations.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Bahkan, sudah ada beberapa terdakwa yang dihukum. Fakta hukum tersebut tidak bisa diubah hanya dengan hasil audit berbeda dari BPK. Justru hasil audit yang berbeda dari BPK akan dipertanyakan oleh masyarakat.
Hal itu, lanjutnya, terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum khususnya di bidang industri keuangan nonbank dan pasar modal.